Monday, September 8, 2008

Efektifkah Larangan Merokok di Tempat Umum?

. Monday, September 8, 2008

Membatasi perilaku perokok dengan aturan, agar mereka tak sembarangan merokok di tempat publik, sudah menjadi tren di sejumlah kota di dunia. Di Hongkong, sejak 1 Januari 2007, diberlakukan aturan larangan merokok di semua wilayah publik. Mereka yang melanggar dikenai denda maksimal HKD 5.000.
Larangan merokok di Hongkong diterapkan di tempat umum, baik terbuka maupun tertutup seperti kantor, sekolah, restoran, arena kebugaran, kolam renang, taman, dan pantai. Beberapa lokasi seperti kelab-kelab hiburan malam masih diberi kelonggaran. Tapi, larangan merokok di tempat itu akan diberlakukan mulai 1 Juli 2009.

Di Jepang, sejak April lalu juga mulai gencar dibahas aturan tentang larangan merokok di tempat-tempat umum. Hanya, khusus untuk Jepang, pemberlakuannya berbeda-beda di setiap perfektur (semacam provinsi). Di Perfektur Kanagawa yang menaungi Yokohama, misalnya, pemerintah mengusulkan agar larangan tersebut diberlakukan di tempat hiburan, sekolah, rumah sakit, serta pusat perbelanjaan.

Sebelumnya, Januari lalu, hampir semua taksi di Tokyo mulai melarang penumpang merokok.

Dengan adanya aturan yang membatasi perilaku para perokok, kota-kota di Jepang maupun di Hongkong, tampaknya, sedang berupaya menjadi kota yang sehat, setelah menjadi kota yang maju dan modern.

Bagaimana dengan Surabaya? Jika pembahasannya lancar, tak lama lagi ada perda yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Untuk ukuran kota besar di Indonesia, Jakarta lebih dulu memberlakukan perda rokok.

Sejumlah berita di media massa melaporkan, pemberlakuan perda rokok di Jakarta masih jauh dari efektif. Artinya, di sana-sini masih banyak terjadi pelanggaran. Warga patuh terhadap perda jika ada petugas. Di bagian lain, petugas pun semakin ''loyo'' mengawasi penegakan aturan dalam perda.

Akankah perda KTR di Surabaya bakal senasib dengan Jakarta? Menurut saya, bergantung pada dua hal. Pertama, keseriusan Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Bambang D.H. sempat melontarkan gagasan, bagi pelanggar perda KTR, KTP-nya diblokir saja. Itu, menurut saya, usul yang bagus dan bisa langsung menimbulkan efek jera. Tapi, untuk bisa diterapkan atau tidak, sekali lagi, sangat bergantung keseriusan para aparatnya. Terutama keseriusan untuk mengawasi dan menindak.

Kedua, bergantung peran aktif masyarakat secara kolektif. Jika perda sudah digedok dan dinyatakan berlaku, fungsi pengawasan tak boleh hanya mengandalkan aparat pemkot. Masyarakat wajib hukumnya untuk ikut mengawasi. Saya membayangkan, nanti ada nomor khusus (disiapkan oleh pemkot) yang bisa gampang ditelepon atau dikirimi SMS oleh siapa saja yang menjumpai pelanggar perda rokok. Selanjutnya, aparat akan datang dengan cepat dan menindak si pelanggar perda rokok. Efektifkah cara itu menurut Anda?

1 comments:

jingga said...

hayo mas, update update :P

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Post a Comment

 

Recent Posts

Recent Comments

Related Posts

Advertisement

Free Web Hosting with Website Builder Web hosting dan domain gratis untuk website di IdeBagus
(C)2008 Ojekdong is proudly powered by Blogger.com